Senator DKI Sebut Revisi UU Kelautan Kuatkan Posisi Bakamla
Padang – Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menggelar Rapat Kerja dengan Badan Keamanan Laut RI (Bakamla) terkait inventarisasi materi revisi Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan.
Dalam rapat yang dihadiri Kepala Bakamla Laksamana Madya TNI Aan Kurnia itu, membahas soal urgensi revisi UU Kelautan terutama dalam kaitannya untuk mengoptimalkan kedudukan, tugas pokok, fungsi, dan kewenangan Bakamla yang dirancang sebagai Indonesia Coast Guard.
Anggota DPD RI Dapil DKI Jakarta, Fahira Idris menyebut, selain menata kembali tata kelola keamanan laut di Indonesia, revisi UU Kelautan juga bertujuan untuk penguatan Bakamla yang akan diproyeksikan sebagai Indonesia Coast Guard.
Revisi UU Kelautan ini menurut Fahira, juga diarahkan memaksimalkan mungkin untuk mengakhiri praktik Illegal, unreported and unregulated (IUU) Fishing baik oleh kapal asing maupun praktik IUU Fishing yang terjadi di dalam negeri.
"Tentunya tujuan utama revisi RUU ini adalah untuk menata kembali tata kelola keamanan laut kita yang harus kita akui masih tumpang tindih,"kata Fahira Idris, Kamis 25 Mei 2023.
Menurut Fahira, salah satu cara agar tata kelola laut kita optimal melindungi keamanan dan kekayaan laut adalah, dengan menguatkan Bakamla. Salah satu capaian yang ingin kita raih jika tata kelola keamanan laut sudah baik dan efektif adalah pelanggaran terbesar di laut kita yaitu praktik IUU Fishing yang mengakibatkan kerugian besar bagi bangsa ini, bisa kita akhiri.
Fahira menegaskan, sudah saatnya kedudukan Bakamla dikokohkan sebagai Indonesia Coast Guard dan juga sebagai alat negara. Sudah waktunya juga, Bakamla bukan sekedar melakukan patroli tetapi melakukan operasi agar bisa melakukan penegakkan hukum.
