Senator DKI Sebut Revisi UU Kelautan Kuatkan Posisi Bakamla
"Revisi Undang-Undang Kelautan juga harus memastikan, Bakamla juga memiliki fungsi yang optimal dalam operasi keamanan laut hingga penguatan fungsi kerjasama keamanan laut baik di dalam maupun luar negeri. Agar kedudukan, tugas pokok dan fungsi Bakamla efektif maka kewenangannya juga harus dikuatkan terutama terkait aspek penyelidikan, penyidikan dan sebagai koordinator Operasi Keamanan Laut,"ujar Fahira.
Dengan semua penguatan ini, lanjut Fahira Idris, salah satu konsekuensinya adalah Bakamla menjadi alat negara yang terdepan dalam mengakhiri IUU Fishing, baik oleh kapal asing maupun praktik IUU Fishing yang terjadi di dalam negeri. Ini penting, karena kita tahu bersama, kasus IUU Fishing menempati peringkat tertinggi dalam pelanggaran keamanan laut di Indonesia.
Bahkan kata Fahira, dari berbagai kasus yang terjadi selama ini. IUU Fishing ini, ternyata bukan hanya kejahatan pencurian ikan, tetapi ada kejahatan-kejahatan lainnya yang terkait seperti perbudakan, perdagangan satwa langka, penyelundupan barang dan obat-obatan terlarang.
"Semua praktik kejahatan ini, sangat merugikan ekonomi nasional kita,"tutup Fahira Idris.
