10 Partai Politik di DKI Jakarta Disengketakan ke KI Terkait Laporan Keuangan
- Antara
Padang – Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta (KI DKI) menerima permohonan sengketa informasi publik dari Perkumpulan Media Lintas Komunitas (PMLK) terhadap 10 partai politik di tingkat wilayah Provinsi DKI Jakarta.
Ketua KI DKI, Harry Ara Hutabarat, menjelaskan bahwa partai politik merupakan badan publik yang harus menyediakan layanan informasi publik sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Setiap warga negara memiliki hak untuk mengakses informasi publik, termasuk informasi partai politik, seperti laporan pengelolaan keuangan partai politik yang bersumber dari APBD maupun lainnya.
"Ketika partai politik tidak melayani permohonan pemohon informasi dengan baik, maka pemohon otomatis dapat mengajukan sengketa informasi di KI DKI," kata Harry dalam keterangannya, Jumat, 19 Januari 2024.
Harry mengatakan bahwa 10 partai politik sebagai termohon tidak perlu khawatir mengikuti persidangan di KI DKI. Menurutnya, partai politik harus menunjukkan komitmennya untuk menerapkan UU KIP dalam sidang tersebut.
"Kami tentu berharap agar para pihak, terutama 10 partai politik yang menjadi Termohon ini hadir dalam sidang sengketa informasi di KI DKI. Ini bisa menjadi contoh bahwa partai politik di DKI Jakarta menjamin transparansi dan patuh terhadap UU KIP," jelas Harry.
Komisioner Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi, Agus Wijayanto Nugroho, mengatakan bahwa KI DKI menargetkan sengketa informasi dengan 10 partai politik tersebut akan selesai sebelum pencoblosan Pemilu 2024.
"Kami akan mendalami informasi yang menjadi objek sengketa umum dalam laporan keuangan partai politik bersumber dari APBD maupun lainnya. Kalaupun informasinya bersifat terbuka, kami upayakan untuk ke tahap mediasi," kata Agus.
