Gebyar HAI 2025: Program Digital dan Kolaborasi Jadi Kunci Tuntaskan Buta Aksara
- Kemendikdasmen
Padang – Pemerintah Indonesia menargetkan angka buta aksara tuntas pada tahun 2030. Untuk mencapai target ini, peran Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI) melalui program pendidikan keaksaraan dinilai sangat strategis, terutama bagi masyarakat yang sulit mengakses jalur pendidikan formal.
Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus Kemendikdasmen, Tatang Muttaqin, menyampaikan bahwa selama periode 2025, Kemendikdasmen telah menyalurkan bantuan operasional keaksaraan bagi 35.000 penerima dan merevitalisasi lebih dari 150 satuan PNFI.
Program ini juga didukung oleh digitalisasi pembelajaran di 3.000 satuan pendidikan dan pengembangan program relawan komunitas.
"Kami juga terus meningkatkan kolaborasi agar target dari 0,9 persen (angka buta aksara) itu bisa terus ditekan dalam lima tahun," ujar Dirjen Tatang dikutip dari keterangan tertulis, Senin 29 September 2025.
Ia menambahkan bahwa, salah satu praktik baik dalam penuntasan buta aksara datang dari Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan.
Bupati Yahukimo, Didimus Yahuli, memaparkan program "Yahukimo Cerdas" yang berfokus pada intervensi PNFI mengingat sulitnya kondisi geografis dan minimnya sarana pendidikan formal.
"Kami terus berkomitmen untuk menekan buta aksara ini. Setidaknya masyarakat usia 15-50 tahun di Yahukimo tidak ada yang tidak bisa baca dan berhitung," kata Bupati Didimus.
Melalui kolaborasi dengan berbagai pihak seperti LSM, PKK, hingga tokoh agama, Pemkab Yahukimo berhasil menekan angka buta aksara di kabupaten tersebut dari sekitar 5.000 orang pada 2020 menjadi sekitar 2.000 orang pada 2024.
Pemkab juga membangun pojok-pojok baca di 26 desa/kelurahan dan memprogramkan pendidikan kesetaraan (Paket A, B, dan C) untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Ketua Umum DPP Forum Komunikasi PKBM Indonesia, Tuppu Bulu Alam, mengatakan bahwa program PNFI dirancang secara fleksibel dan berbasis komunitas untuk mengatasi tantangan yang dihadapi peserta didik.
"Program pendidikan keaksaraan juga dapat disesuaikan dengan minat peserta, sehingga mereka lebih termotivasi. Termasuk pelibatan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama seperti ustad, dai. Dengan demikian penuntasan buta aksara menjadi lebih signifikan,” kata Tuppu.
Senada, Ketua Ikatan Pamong Belajar Indonesia, Eko Dadi Saputra, menambahkan bahwa peran PNFI tidak terbatas pada penuntasan buta aksara, tetapi juga layanan pendidikan kesetaraan yang dapat membantu pemerintah meningkatkan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), yang merupakan penentu utama IPM Indonesia.
