11 Juta Peserta PBI Jaminan Kesehatan Nasional Dinonaktifkan
Padang – Anggota DPD RI Dapil DKI Jakarta, Fahira Idris, menyoroti tajam kebijakan penonaktifan sekitar 11 juta peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang berlaku sejak 1 Februari 2026.
Meski bertujuan untuk pemutakhiran data agar bantuan lebih tepat sasaran, Fahira menilai proses implementasi di lapangan masih carut-marut.
Pasalnya, banyak warga miskin baru menyadari status kepesertaan mereka tidak aktif justru saat sudah berada di fasilitas kesehatan dan sangat membutuhkan pertolongan medis mendesak.
Senator Jakarta ini menegaskan bahwa, persoalan utama bukan pada niat pembenahan data, melainkan pada prosedur sosialisasi yang minim dan terkesan mendadak.
"Dalam sistem jaminan kesehatan, urusan administrasi tidak boleh mengalahkan prinsip pemenuhan hak dasar manusia,"kata Fahira, Senin 9 Februari 2026.
Menurut Fahira, penundaan layanan kesehatan, terutama bagi pasien penyakit kronis seperti gagal ginjal, jantung, atau kanker yang membutuhkan terapi rutin, sangat berisiko fatal bagi keselamatan jiwa mereka karena terhambatnya akses pengobatan secara tiba-tiba.
Fahira Idris menyampaikan lima rekomendasi strategis agar pemutakhiran data tidak menjadi bumerang bagi masyarakat rentan.
Ia mendesak agar setiap potensi penonaktifan diinformasikan secara resmi minimal 30 hari sebelumnya melalui kanal pemerintah daerah hingga tingkat RT/RW.
Selain itu, ia menekankan prinsip no service interruption, di mana layanan kesehatan bagi pasien kronis dan darurat tidak boleh terputus sedikit pun meski sedang dalam proses verifikasi administratif atau pemutakhiran data sosial.
Lebih lanjut, Fahira meminta agar mekanisme reaktivasi peserta dibuat instan dan berbasis pada fasilitas kesehatan dengan integrasi sistem digital terpadu antara Kementerian Sosial, BPJS Kesehatan, dan dinas sosial.
Reaktivasi tidak boleh menjadi beban bagi keluarga pasien yang sedang berjuang melawan penyakit, keputusan aktivasi kembali harus bisa diambil dalam hitungan jam, bukan hari.
Ia menilai solusi pemerintah saat ini masih bersifat reaktif karena baru diperkuat setelah muncul gelombang protes dan sorotan luas dari publik.
Sebagai penutup, Fahira mendorong adanya protokol nasional terkait kebijakan sosial yang berdampak luas untuk mencegah mitigasi risiko yang buruk di masa depan.
