Hantu Itu Bernama Hidrometeorologi Basah
- Padang Viva/Andri Mardiansyah
Bukan Takdir Tuhan
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang memandang bencana demi bencana alam yang terjadi di Kabupaten Agam, umumnya di Sumbar, bukanlah karena takdir Tuhan. Semua terjadi akibat ulah tangan-tangan manusia itu sendiri. Mereka merusak dan melakukan kejahatan terhadap alam.
Orang-orang tak bertanggung jawab itu mengeploitasi alam dengan cara berlebihan. Mengambil isi alam sebanyak-banyaknya tanpa memikirkan melakukan perbaikan, seperti penghijauan. "Terlalu banyak penebangan liar. Penyeragaman tanaman skala besar. Misalnya sawit dan sebagainya," kata Direktur LBH Padang, Indira Suryani.
Selain pembalakan liar, kata Indira, masifnya pertumbuhan tambang juga sangat mengancam alam. Lebih-lebih pemanfaatan panas bumi yang dilakukan dengan berbagai metode pengeboran. Membongkar-bongkar topografi alam dan teritorialnya. Muara dari pemanfaatan alam berlebihan itu akan memicu banjir dan longsor.
"Bencana ini berdampak terhadap pemenuhan hak masyarakat itu sendiri," katanya.
Dalam kasus illegal logging, yang paling terdampak adalah hak atas air. LBH Padang pernah melihat hutan TNKS yang sudah dibabat. Bahkan, proyek pembangunan irigasi pemerintah untuk petani, pun gagal total. Semua gara-gara debit airnya tak bisa dialirkan lantaran sudah terlalu kecil.
"Selain gegara pembalakan liar, juga karena sawit terlalu banyak. Debit air menurun drastis dan tidak bisa mengaliri lahan pertanian masyarakat," katanya.
Selain merenggut hak atas air, pembalakan liar juga berpotensi berdampak terhadap hak atas pangan masyarakat jika terjadinya bencana hidrometerologi. LHB Padang telah banyak menerima laporan tentang situasi ikllim yang berubah-rubah terlalu cepat dan basah. Bahkan, tanaman hortikultura petani ada yang mati total.
Temuan Kasus Ilegal Logging Di CA Maninjau
- BKSDA Resor Maninjau
Kondisi itu terjadi di kawasan peladangan masyarakat dekat Gunung Talang, Simpang Tanjung Nan Ampek di Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok. Tak sedikit petani yang mengeluhkan hasil pertaniannya hancur gara-gara perubahan iklim eskrem; hujan dengan intensistas tinggi.
"Cuaca buruk berimbas pada harga pangan melonjak naik. Semua terdampak dan juga memicu inflasi. Jadi dampak krisis iklim itu dirasakan level masyarakat bawah hingga pemerintah itu sendiri," bebernya.
Bukan rahasia lagi kerusakan alam di Sumbar telah memicu beragam bencana. Mulai dari banjir bandang, tanah longsor dan sebagainya. Jangan ditanya berapa banyak kerugian masyarakat yang jadi korban.
Rumah-rumah warga rusak, mata pencaharian terputus akibat lahan-lahan pertanian mereka rusak parah. Belum lagi soal kondisi sungai-sungai yang rusak akibat aktivitas pembalakan liar di Kabupaten Agam.
"Kami pernah datang ke Pagadih dan melihat langsung sumber air sungainya. Banyak sedimentasi dan tidak tampak ikan di sana. Sungai sudah terganggu dan tentu akan berdampak kepada masyarakat sekitar juga," katanya.
Dampak Banjir Bandang Di Jorong Galapung, Minggu 24 November 2019
- Padang Viva/Andri Mardiansyah
Sejauh ini, LBH Padang pernah melakukan pendampingan terhadap warga yang hak atas pangan dan airnya direnggut. Kasus pertama terjadi di Kota Padang. Dua kelompok tani di Kuranji mengadu kesulitan mendapatkan air dan saluran irigasi ke lahan pertaniannya tidak berair. Persoalan itu terjadi karena dua hal; diambil PDAM dan debit airnya turun drastis gara-gara pembukaan lahan yang tinggi di bagian hulu.
"Irigasinya kering. Petani tidak bisa menggarap lahannya dengan baik. Menurut saya, salah satu asasi petani itu adalah air dan lingkungan bersih. Kami surati PDAM, tapi mereka enggan menjawabnya," katanya.
Ujung dari konflik-konflik seperti ini, petani bertarung sendiri hingga mengubah komoditi tanaman. Bukan hal mudah karena perlu belajar lagi. Semula misalnya bertanam padi, kemudian beralih ke pepaya. Para petani berjuang menyelesaikan jalan hidup mereka sendiri tanpa direspon pemerintah.
"Lapor Komnas HAM dan sebagainya. Alasan mereka karena ada illegal logging. Kalau iya, diberantas dong," tegasnya.
Kasus kedua yang ditangani LBH Padang berada di Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan. Dimana, hutan di kawasan tersebut sudah gundul. Kemudian hutan lindungnya sekitar itu telah ditanami kelapa sawit. Hal itu terjadi bukan saja karena ulah perusahaan, namun juga lantaran permainan oknum cukong-cukong yang hadir untuk merampas kekayaan kayu-kayu di hutan itu.
"Kami menyayangkan tindakan KLHK. Sudah DPO dalam kasus di Tapan ini, tapi tidak ditangkap juga. Sampai sekarang masih ada pelaku itu (illegal logging) di kampung itu. Dia masih melakukan penjualan kayu secara ilegal yang diambil dari TNKS," paparnya.
Mengerikan lagi, kata Indira, banyak orang-orang yang menjadi loading kayu hasil pembalakan liar itu mati di tengah hutan. Kecelakaan kerja hingga menghilangkan nyawa rentan terjadi dalam bisnis gelap kayu rimba itu. Sayangnya, cerita kematian tukang kayu itu menjadi hal biasa di tengah kampung tersebut.
Tukang kayu mendapat untung yang tak seberapa. Sedangkan cukong-cukongnya hidup kaya raya. Setelah hutan gundul, bencana akan tinggal untuk masyarakat sekitar. Kondisi ini yang kadang tidak disadari oleh masyarakat sekitar lokasi. Namun semuanya menjadi dilema. Mereka menjadi tukang kayu bisnis ilegal lantaran memang karena ketiadaan penghidupan.
"Kenapa jadi tukang loading kayu ilegal? Mereka jawab karena tidak ada lapangan pekerjaan. Tidak tahu mau kerja apa lagi," katanya.
Laporan kasus illegal loging di Tapan masuk ke LBH Padang sejak tahun 2017 silam. Pihaknya mengawal kasus itu dan sudah lapor kemana-mana. Mulai dari Polda Sumbar hingga ke KLHK. Terbaru, ada yang ditangkap seorang pelaku dan sayangnya sampai kini prosesnya belum juga sampai ke meja hijau.
