Pemegang PBPH Harus Paham Regulasi Nilai Ekonomi Karbon

Ilustrasi Hutan
Sumber :
  • Pixabay

Padang – Perdagangan karbon dalam sektor kehutanan menjadi sorotan utama dengan harapan dapat menjadi kontributor signifikan dalam mencapai target penurunan emisi gas rumah kaca.

img_title Pemko Padang Tetapkan Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi Selama 90 Hari

Sektor kehutanan di Indonesia diharapkan dapat menyumbang sekitar 60% dalam pencapaian target netral karbon atau net-zero emission pada tahun 2030, sebagaimana dijelaskan melalui Indonesia's FOLU Net Sink 2030.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI), Indroyono Soesilo, menyoroti perlunya pendanaan sekitar 14 miliar dollar AS untuk mencapai target Net Sink 2030, dengan 55% diantaranya diharapkan berasal dari investasi sektor swasta. 

img_title Dorong Higienitas Pasar Tradisional, Wali Kota Padang Luncurkan Gerakan Bersih Pasar Raya

Indroyono menyatakan bahwa langkah-langkah menuju pencapaian target tersebut melibatkan aksi mitigasi dan investasi, baik dari pemerintah maupun sektor swasta.

Saat ini, sekitar 600 unit perusahaan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) sudah mulai tertarik dengan jasa lingkungan terkait karbon.

img_title Komitmen Penanganan Bencana, Wali Kota Pariaman Yota Balad Raih Penghargaan Pemda Inspiratif dari IJTI Sumbar

Namun, perlu diingatkan bahwa para pemegang PBPH harus mengikuti regulasi yang ada, menyusun Dokumen Rencana Aksi Mitigasi (DRAM), dan menjalani proses ke Sistem Registri Nasional (SRN) untuk mendapatkan Sertifikat Pengurangan Emisi (SPE GRK).

"Regulasi ini dibuat oleh pemerintah, dan investasi dilakukan baik oleh pemerintah maupun swasta. Oleh karena itu, perlu kewaspadaan dan kolaborasi bersama," kata Indroyono, Sabtu 11 November 2023.

Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (PHL), Agus Justianto, menekankan bahwa pemerintah telah menyediakan instrumen yang diperlukan, dan pemegang PBPH harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

Melalui proses RKU, 72 PBPH telah menyusun DRAM, dan 32 diantaranya sudah mendapatkan persetujuan RKU Pemanfaatan Hutannya (RKUPH) sebagai langkah awal aksi mitigasi penyerapan dan penyimpanan karbon.

Agus menyatakan bahwa PBPH sudah mempersiapkan diri secara legal, kinerja, rencana kerja usaha, SDM, luas wilayah aksi mitigasi, dan pendanaan. Pemerintah juga tengah menyiapkan tenaga teknis karbon melalui pelatihan serta melakukan sosialisasi terkait penerapan metodologi penghitungan pengurangan emisi/peningkatan serapan GRK Sektor FOLU.

Dalam menjalankan perdagangan karbon, Laksmi Dhewanthi, Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim (PPI), juga menekankan pentingnya SRN, metodologi yang berintegritas, dan prinsip tata kelola karbon yang transparan.

Laksmi menegaskan bahwa SRN bukan hanya untuk perdagangan karbon, tetapi juga mencatat berbagai aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di Indonesia.

Halaman Selanjutnya
img_title