Dikritik Guru Besar Kampus, Jokowi: Hak Demokrasi, Tapi Jangan Politisasi Kampus

Padang – Kalangan civitas akademika, termasuk guru besar dari beberapa kampus, membuat petisi berisi kritik terhadap pemerintahan Presiden Jokowi. Kritik tersebut menyangkut demokrasi, kebebasan berekspresi, dan netralitas jelang pemilu.

Presiden Jokowi menanggapi kritik tersebut dengan menyatakan bahwa kritik adalah hak demokrasi, namun ia mengingatkan agar kampus tidak dipolitisasi.

Deklarator PATHI, Yudo Prihartono, menduga kritik tersebut terorkestrasi untuk mendukung paslon tertentu. Ia mencontohkan jejak digital dukungan politik dari salah satu akademisi di media sosial paslon.

Risza Fransiscus, deklarator PATHI lainnya, mengingatkan etika bagi kampus dan civitas akademika untuk menjaga netralitas dan bebas dari kepentingan elektoral.

Tito Panjaitan, deklarator PATHI, mempertanyakan contoh konkret penindasan kebebasan berekspresi yang dipersoalkan civitas akademika. Ia menegaskan bahwa petisi tersebut adalah bentuk kebebasan berekspresi yang dijamin konstitusi.

Civitas akademika dari UGM, UI, UII, dan Unhas termasuk yang menyuarakan kritik terhadap Jokowi.

Kritik terhadap pemerintahan Jokowi oleh civitas akademika merupakan bagian dari demokrasi. Namun, penting untuk menjaga netralitas dan menghindari politisasi kampus.