Cak Imin: Jangan Main-main dengan Demokrasi dan Etika, Tegakkan Etika dalam Berbangsa dan Bernegara!

Padang – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKKP) telah mengambil langkah tegas dengan menjatuhkan sanksi kepada Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari beserta anggota KPU lainnya, terkait dengan dugaan pelanggaran etik yang terjadi dalam proses pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden.

Cak Imin, Muhaimin Iskandar, cawapres nomor urut 1, memberikan tanggapannya mengenai keputusan DKPP ini. Ia menekankan pentingnya menjaga integritas demokrasi dan etika di Indonesia.

"Proses persidangan etik di DKPP haruslah transparan dan jujur. Saya, yang banyak berada di daerah, tidak mendapat laporan sebelumnya mengenai keputusan ini. Keputusan diumumkan hari ini. Saya juga tidak mengetahui kapan pengajuan atas dugaan pelanggaran etik oleh Ketua KPU dilakukan, namun saya percaya bahwa segala kejadian memiliki hikmahnya," ujar Cak Imin pada Senin malam, 5 Februari 2024, di Yogyakarta.

Cak Imin menegaskan pentingnya menjaga kesucian demokrasi dan etika dalam proses penyelenggaraan pemilu. Pernyataan ini disampaikan saat acara Slepet Imin di AMIKOM Yogyakarta.

"Kita tidak boleh main-main dengan fondasi demokrasi dan prinsip etika kita. Etika adalah landasan hukum yang lebih mencegah dibandingkan dengan sanksi hukum, sehingga penegakan etika dalam proses pembuatan keputusan adalah hal yang serius dan tidak boleh dianggap remeh," tegas Cak Imin. Menurutnya, pelanggaran etika dalam proses demokrasi adalah hal yang sangat memprihatinkan. Oleh karena itu, Cak Imin mengajak semua pihak untuk memprioritaskan etika dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

"Saya mengajak semua pihak untuk menempatkan etika sebagai prioritas utama dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam proses politik. Dengan menjunjung tinggi nilai etika, kita akan melihat proses politik yang lebih matang dan berintegritas di masa depan," pungkas Cak Imin.