Biaya Rekonstruksi Gaza Capai Rp312 Triliun, PBB Minta Aksi Tanggap Perdamaian

Padang – Direktur Konferensi PBB tentang Perdagangan dan Pembangunan (UNCTAD) menyatakan bahwa rekonstruksi Jalur Gaza yang terkepung akan membutuhkan biaya sekitar US$20 miliar atau sekitar Rp312,9 triliun jika perang berhenti hari ini.

"Jika perang berhenti sekarang, kami memperkirakan diperlukan sekitar US$20 miliar," kata Kozul-Wright pada Kamis, 15 Februari 2024, dalam pertemuan PBB di Jenewa. Ia menambahkan bahwa kerusakan yang ditimbulkan sudah empat kali lipat dari kerusakan yang terjadi di Gaza selama perang tujuh minggu pada tahun 2014.

Dia menekankan bahwa Gaza membutuhkan sebuah "Rencana Marshall" baru untuk pulih dari kehancuran yang disebabkan oleh kampanye pemboman Israel yang tidak pandang bulu selama empat bulan. "Rencana Marshall" adalah inisiatif Amerika yang disetujui pada tahun 1948 untuk memberikan bantuan luar negeri ke Eropa Barat setelah berakhirnya Perang Dunia II.

Kozul-Wright menyoroti bahwa perkiraan tersebut didasarkan pada citra satelit dan informasi lainnya, sementara data yang lebih akurat memerlukan penelitian langsung di Gaza. Analisis data satelit oleh beberapa media Barat menunjukkan bahwa antara 144.000 hingga 175.000 bangunan di seluruh Jalur Gaza telah rusak atau hancur, setara dengan 50 hingga 61 persen bangunan di wilayah tersebut.

Daerah pemukiman kini menjadi reruntuhan, jalan-jalan perbelanjaan yang sibuk telah hancur, universitas-universitas rusak, rumah sakit berantakan, dan lahan pertanian terbengkalai. Ribuan orang telah kehilangan tempat tinggal.

Sejak 7 Oktober, sekitar 1,7 juta orang atau lebih dari 80 persen populasi Gaza terpaksa mengungsi, dengan hampir setengahnya berdesakan di ujung selatan Jalur Gaza, di kota Rafah, menurut PBB. Kehancuran yang parah ini menyebabkan UNCTAD memperkirakan bahwa diperlukan waktu hingga tahun 2092 bagi perekonomian Gaza untuk pulih sepenuhnya jika permusuhan segera berakhir.