Venezuela Usir Delegasi PBB setelah Kritik terhadap Penahanan Aktivis oleh Pemerintah

Padang – Pada Kamis, 15 Februari 2024, Menteri Luar Negeri Venezuela mengumumkan keputusan untuk menangguhkan kegiatan kantor Hak Asasi Manusia PBB di negara tersebut dan memerintahkan staf PBB untuk meninggalkan wilayah tersebut dalam waktu 72 jam. Langkah ini diambil dua hari setelah badan PBB menyampaikan keprihatinan atas penahanan aktivis hak asasi manusia terkemuka, Rocio San Miguel, serta mendesak pembebasannya. Menteri Luar Negeri Yvan Gil menyatakan bahwa pernyataan kantor PBB tersebut tidak pantas.

Yvan Gil juga menambahkan bahwa San Miguel telah dikaitkan dengan firma hukum swasta yang dianggap terlibat dalam upaya kudeta dan terorisme yang secara terus-menerus mengancam kestabilan negara. "Keputusan ini akan berlaku hingga badan tersebut secara terbuka memperbaiki sikap mereka yang dianggap kolonialis, kasar, dan melanggar Piagam PBB di hadapan komunitas internasional," ujar Yvan Gil, seperti yang dilaporkan oleh The Sundaily pada Jumat, 16 Februari 2024.

Kantor Hak Asasi Manusia PBB telah beroperasi di Venezuela sejak 2019, dengan fokus utama pada mendukung implementasi rekomendasi yang dihasilkan dari laporan komisaris tinggi, Volker Turk, kepada Dewan Hak Asasi Manusia. Sebelumnya, enam laporan serupa telah diterbitkan oleh PBB terkait situasi hak asasi manusia di Venezuela.