Fraksi Gerinda Sumatera Barat Usul Pansus Dugaan Penyelewengan Pajak di Bapenda

Ketua Fraksi Gerindra DPRD Sumbar, Hidayat
Sumber :
  • Rico

Padang – Ketua Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat, Hidayat menyebut jika pihaknya mengusulkan Pembentukan Panitia Khusus (Pansus) guna mengusut dugaan pelanggaran, penyalahgunaan kewenangan, pungutan uang yang tidak sesuai dengan aturan dan ketentuan di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumbar.

Gubernur Mahyeldi: Jumlah Perantau Disinyalir Melebihi Jumlah Penduduk Sumbar

"Fraksi Gerindra DPRD Sumatera Barat mengajukan usulan ppembentukan Pansus untuk membuat persoalan ini menjadi jelas dan terang benderang sesuai peraturan perundang-undangan. Dengan harapan, usulan ini bisa diterima dan disepakti," kata Hidayat, Sabtu Maret 2024

Hidayat menjelaskan, usulan Pansus ini berdasarkan beberapa poin antara lain, adanya informasi yang mencuat ke publik terkait dugaan pelanggaran kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah dan dugaan  penyalahgunaan kewenangan serta dugaan pungutan uang yang tidak sesuai aturan dan ketentuan di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat yang nilainya mencapai miliaran rupiah.

Generasi Milenial Sumbar Diajak Cegah dan Berantas Perundungan

Lalu kata Hidayat, berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dalam rangka pentingnya pengelolaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang baik dan benar serta transparan akuntable dan dalam rangka pemenuhan hak publik atas informasi yang benar dan komprehensif terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dan, bahwa tertutupnya arus informasi dan atau tidak tuntasnya informasi terkait dugaan penyalahgunaan kewenangan serta dugaan pungutan uang yang tidak sesuai aturan dan ketentuan di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana terekspos di berbagai media massa. 

Akses Jalan Padang-Bukittinggi Lumpuh Total Akibat Dihantam Banjir Lahar Dingin

Ia bilang, menurut hemat Fraksi Gerindra, selain menimbulkan kegaduhan di internal penyelenggara Pemerintahan Daerah, persoalan ini juga berpotensi menimbulkan penurunan animo para Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dalam membayar pajak kendaraan bermotor. 

Padahal, sumber terbesar Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Barat berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah.

Halaman Selanjutnya
img_title