Mengenal lebih Dekat Koorders Sang Pelopor Perlindungan Alam

Sebelum diberangkatkan ke Hindia Belanda (Indonesia), Pemerintah Belanda mengirimkan Koorders untuk mengikuti satu semester di Universitas Tubingen menekuni Ilmu Alam. Untuk beberapa waktu, demi studinya, dia masih tinggal di Sekolah Pertanian Negara di Wageningen.

Berdasarkan berita dari Kementrian Lt.D No. 6 tanggal 27 Oktober 1884, yang diputuskan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda, akhirnya dia berangkat ke Indonesia dan tiba di Jawa pada tanggal 21 November 1884.



Peta Kondisi Hutan Jawa Sebelum Dan Sesudan Sijfert Hendrik Koorders

Photo :

• Tectona XIII, 1920

Koorders tiba di Indonesia sebagai houtvester yang mempunyai perhatian lebih besar kepada sisi botaninya. Hasil kerjasama dengan ahli botani Dr. Th Veleton, lahirlah karya besarnya, yaitu “Bijdragen tot de kennis der Boomsoorten van Java” (Sumbangan pengetahuan terbesar tentang jenis-jenis pohon di Jawa) sejak tahun 1893 – 1914 sebanyak 13 jilid. Ada sekitar 595 jenis tumbuhan yang menggunakan inisial Kds (Koorders) dibelakang nama spesies yang berhasil dipertelakan oleh Koorders.

Tahun 1913 merupakan tahun yang istimewa bagi Koorders, sehubungan dengan terbentuknya Exkursion-flora von Java (wisata anaman Jawa), memulai pada bidang yang baru dan mengkhususkan perhatiannya pada sifat tanaman liar dataran tinggi.

Atas saran dari keponakannya, W van Bermmelen, Direktur Meteorologi dan Observatorium di Batavia dan T. Ottolander, Ketua Serikat Pertanian Hindia Belanda, maka didirikannya Perkumpulan Perlindungan Alam Hindia Belanda di Batavia pada tanggal 22 Juli 1912. Di dalam rapat pertama pendirian perkumpulannya ini Koorders dengan kelebihan suara diangkat sebagai Ketua pertamanya, dan fungsi ini tetap dipegangnya sampai dia meninggal.

Hasil yang diperoleh selama 7 tahun, setelah pendirian perkumpulan, meskipun tujuan yang telah ditetapkan sejak awal belum tercapai seluruhnya, Koorders tetap merasa puas. Pemerintah Hindia Belanda mendukung segala usahanya untuk melindungi kekayaan alam.

Halaman Selanjutnya

Pada tahun 1916 di dalam ordonansi yang tercakup di dalam Lembaran Negara no. 278, bagi Gubernur Jenderal dibuka kemungkinan untuk menetapkan, bahwa (sebagian) tanah milik negara harus dianggap monuman alam, yang di dalamnya tidak boleh dilakukan sesuatu yang membawa perubahan, sementara para pelanggar akan dikenakan hukuman