Indeks SPBE Solsel Lampaui Target RPJMD 

Wakil Bupati Solok Selatan Yulian Efi (kiri)
Sumber :
  • Diskominfo Solok Selatan

Padang – Kabupaten Solok Selatan (Solsel), Sumatera Barat berhasil mencatatkan peningkatan indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang tinggi pada 2022 lalu ke angka 2,26. Solok Selatan menjadi salah satu wilayah dengan peningkatan tertinggi di Sumatera Barat. 

Ayo, UMKM di Padang Panjang Segera Urus Sertifikasi Halal, Mumpung Gratis Hingga Oktober 2024

Capain ini merupakan hasil evaluasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) berdasarkan Surat Keputusan Menpan-RB No. 108 Tahun 2023. 

Wakil Bupati Solok Selatan Yulian Efi menyebut, Solok Selatan harus terus mengevaluasi capaian yang bisa diraih saat ini. Meski masih memerlukan peningkatan, namun saat ini Solok Selatan terus berupaya melompat dengan berbagai inovasi di bidang digitalisasi. 

PERNEFRI Sumbar, Riau, Kepri Gelar Edukasi Hipertensi di Solok Selatan

"Solok Selatan akan terus berusaha menerapkan berbagai inovasi digital dalam sistem pemerintahan," kata Yulian dikutip dari keterangan resminya, Jumat 24 Maret 2023. 

Menurut Yulian, indeks yang dicapai Solok Selatan ini telah melampaui target pemerintah yang sebelumnya telah ditetapkan dalam RPJMD 2021-2026. Selain itu, angka 2,26 ini juga meroket dari tahun sebelumnya yakni sebesar 1,21 (naik hingga 86,7 persen). 

Solok Selatan Pertama Di Indonesia Sediakan Mobil Antar Jemput Pasien Cuci Darah

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Solok Selatan Firdaus Firman mengatakan tahun ini Solok Selatan bersama Dharmasraya mencatatkan rekor kenaikan tertinggi dibanding Kabupaten dan kota lain di Sumatera Barat. 

"Hasil tersebut harus kami akui belumlah menempatkan kita menjadi terbaik dibanding yang lain, dan mudah-mudahan tahun ini akan bisa kami tingkatkan lagi,"ujarnya. 

Adapun SPBE Summit yang dihelat oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Ditujukan untuk mewujudkan kedaulatan digital di Indonesia. 

Giat itu pun, menghadirkan lima menteri untuk menyampaikan arahan strategis dalam upaya percepatan SPBE dan prioritas program Presiden. Diantaranya, Menteri PANRB, Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves), Menko Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam), Menko PMK, dan Menko Bidang Perekonomian. Serta turut dihadiri oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. 

Diharapkan dengan terlaksananya SPBE Summit 2023 ini akan terwujud pembangunan layanan digital berbasis masyarakat (citizen centric) diharapkan segera terwujud. 

Dalam summit ini juga, mempertegas moratorium pembangunan aplikasi dan mengutamakan peningkatan efektivitas pemanfaatan aplikasi yang telah beroperasi. Antar-instansi pemerintah memperkuat konsolidasi aplikasi menjadi Platform Digital Terpadu, baik di internal maupun antar instansi pusat dan daerah. 

Sehingga setelah summit ini dapat terciptanya penyederhanaan proses bisnis menuju tematik layanan digital, dan interoperabilitas Data dan Aplikasi melalui Pemanfaatan Arsitektur SPBE.