Demo Tolak Penambahan Masa Jabatan Kades 9 Tahun, Mahasiswa Bakar Ban

BEM SI Wilayah Kalbar demo Kantor DPRD Kalbar
Sumber :
  • Ngadri

PADANG - Badan Ekesekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Wilayah Kalimantan Barat melakukan aksi demonstrasi di gedung DPRD Provinsi Kalimantan Barat pada Kamis, 9 Februari 2023. Unjuk rasa tersebut merespon isu yang sedang hangat diperbincangkan yaitu, isu wacana pertambahan masa jabatan Kepala Desa Menjadi 9 Tahun.

Pemkab Solsel Sampaikan LKPj Kepala Daerah Tahun 2023 ke DPRD 

“Kami memandang bahwa wacana Pertambahan Masa Jabatan Kepala Desa Menjadi 9 Tahun dapat menciderai demokrasi dan dapat memberikan efek domino yang buruk bagi keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara yang dalam khususnya diwilayah administrasi desa, setidaknya ada beberapa poin yang menjadi catatan dan konsentrasi kami untuk menyatakan sikap penolakan terhadap wacana pertambahan Masa Jabatan Kepala Desa menjadi9 Tahun,’’ujar Reyhan kepada VIVA pada Kamis, 9 Februari 2023.

Ia menambahkan, dalam aksi unjuk rasa tersebut juga mengaku kecewa dengan Ketua DPRD Provinsi Kalbar yang tidak menemui mahasiswa. Dan kejadian serupa menurutnya sudah terjadi berulang kali. Dimana setiap mahasiswa hendak menyampaikan aspirasi Ketua DPRD tidak berada ditempat.

DPRD Sumbar Bentuk Pansus RPJPD 2025-2045 

“Saya merasa kecewa dengan Ketua DPRD Kalbar, setiap kamis turun aksi dan ingin bertemu selalu tidak ada ditempat. Kejadia ini sudah berulang kali dan terus terang kami kecewa,’’tambahnya.

Berikut Tuntutan Aksi unjuk rasa BEM SI Kalimantan Barat

Fraksi Gerinda Sumatera Barat Usul Pansus Dugaan Penyelewengan Pajak di Bapenda

1. Pertambahan masa jabatan 9 tahun kepala desa tidak memiliki urgenitas yang tinggi serta alasan mendesak.

2. Wacana Pertambahan masa jabatan kepala desa merupakan hal yang bertentangan dengan konstitusi sebab salah satu fungsi utama konstitusi adalah untuk membatasi kekuasaan agar tidak terjadi tindakan penyelewengan kekuasaan (abuse of power).

Halaman Selanjutnya
img_title