Tak Capai 95 Persen, Fraksi DPRD Sumbar Minta Mahyeldi untuk Evaluasi Serapan Anggaran OPD Pertanian

Sementara itu, Fraksi Partai Golkar dengan juru bicara Hardinalis Kobal menyampaikan, realisasi belanja yang telah dialokasikan kepada urusan wajib, urusan pilihan, urusan pendukung dan urusan penunjang yang dilaksanakan oleh SKPD terkait tidak mencapai 95 persen. 

Atas permasalahan ini Fraksi Golkar mengusulkan kepada gubernur untuk memberikan sanksi para pengelola kegiatan di lingkup SKPD terkait.

“Sanksi bisa berupa pemotongan tambahan penghasilan, sedangkan bagi yang telah mencapai di atas 95 agar diberikan penghargaan sesuai kinerja yang telah ditunjukkan,” ujar Hardinalis.

Fraksi PAN dengan Juru Bicara, Daswanto mengatakan,  sebagian besar mata pencaharian masyarakat Sumatera Barat adalah di sektor pertanian, yaitunya   bertani, beternak dan melaut sebagai nelayan. 

Akan tetapi realisasi anggaran bidang ini ternyata tidak terlalu menggembirakan.

Hampir 10 persen anggaran untuk kegiatan pertanian itu tidak terealisasi. Bahkan ada beberapa kegaduhan yang terjadi karena kekurangberesan pelaksanaan kegiatan di OPD pemerintah provinsi dalam bidang ini.

Realitas ini, kata dia, sangat bertolak belakang dengan keberpihakan yang selama ini digaungkan pemerintah daerah, bahwa akan memprioritaskan dan menampakkan keberpihakan kita kepada para petani.

Halaman Selanjutnya

Di lain sisi Fraksi PAN menilai keberpihakan yang nyata itu adalah pada pelaksanaan, bukan pada perencanaan anggaran.