Tak Capai 95 Persen, Fraksi DPRD Sumbar Minta Mahyeldi untuk Evaluasi Serapan Anggaran OPD Pertanian
- DPRD Provinsi Sumbar
Di lain sisi Fraksi PAN menilai keberpihakan yang nyata itu adalah pada pelaksanaan, bukan pada perencanaan anggaran.
“Sebab itu kita minta, ini mendapat perhatian serius dari gubernur,” ucapnya.
Di lain sisi, Fraksi Partai Demokrat dengan Juru Bicara Aida menuturkan, agar tidak terjadi realisasi belanja melonjak drastis menjelang akhir tahun anggaran, fraksi ini menyarankan pada semester pertama, masing-masing OPD untuk merealisasikan belanja minimal sebesar 51 persen.
Bagi OPD yang tidak mampu merealisasikan belanja sebesar 51 persen pada semester pertama, kami disarankan kepada gubernur untuk diberikan hukuman.
“Hukuman itu bisa dengan cara mengevaluasi atau mengganti Pimpinan OPD tersebut dan seluruh stafnya. Karena realisasi belanja yang tidak optimal dapat menghambat peningkatan kesejahteraan masyarakat dan laju pembangunan Sumatera Barat,” ujar Aida.
Ketua DPRD Sumbar, Supardi, mengatakan, fraksi-fraksi di DPRD Sumbar telah menyampaikan pandangan umum fraksi mereka terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2022 yang nota pengantarnya disampaikan pemerintah kepada DPRD melalui rapat paripurna, Selasa (13/6/2023).
Dalam Pandangan Umum Fraksi tersebut cukup banyak tanggapan, pertanyaan dan pandangan yang disampaikan, terkait dengan pengelolaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2022, baik terhadap pengelolaan pendapatan, belanja maupun pembiayaan daerah.
