Anggota DPR RI ini Bantah UU Provinsi Sumbar Kerdilkan Budaya Mentawai

Apalagi, dalam Pasal 3 Ayat 1 UU tentang Provinsi Sumbar tersebut juga sudah dinyatakan, Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan salah satu daerah di Sumbar. 

"Soal karakteristik budaya Mentawai, sebetulnya juga sudah diakomodasi juga dalam Pasal 5 Huruf c pada UU itu," tukas yang mengaku terlibat saat pembentukan UU tersebut. 

Sebelumnya, Aliansi Mentawai Bersatu mengajukan kritik UU tentang Sumbar itu. Terutama Pasal 5 huruf C, yang dinilai berdampak pada pengerdilan budaya Mentawai yang eksis selama ini. 

Adapun Pasal 5 huruf UU itu yakni, Provinsi Sumatera Barat memiliki karakteristik yaitu adat dan budaya Minangkabau berdasarkan pada falsafah, adat basandi syara', syarak basandi kitabullah sesuai dengan aturan adat salingka nagari yang berlaku. 

"Kami perwakilan masyarakat Mentawai mempertanyakan niat dari DPR RI dan pemerintah yang seolah-olah menganggap kami tak ada di provinsi ini," tegas Yosafat Saumanuk, Ketua Aliansi Mentawai Bersatu.