Layanan Makin Digital, Makin Sadar Membayar
- Dok.BPJS Kesehatan
"Jadi ada 757.239 jiwa atau sekitar 13,51 persen lagi yang belum terdaftar JKN-KIS, dan terus kita imbau bergabung," kata Kepala Cabang BPJS Kesehatan Padang, Yessy Rahmini dalam keterangannya.
Disebutkan, dari total kepesertaan BPJS Kesehatan di Sumbar, 838.788 jiwa peserta PBPU, 545.127 peserta PPU BU, dan 555.248 peserta PPU PN. Kemudian, 809.200 peserta PBI-APBD, 1.999.499 peserta PBI-APBN, 93.759 jiwa peserta BP PN, serta 5.570 jiwa peserta BP Swasta.
Hanya saja, ungkap Yessy, banyak yang terkendala pembayaran iuran. Terutama bagi peserta mandiri akibat dilanda pandemi COVID-19. Khusus di Padang, tunggakan PBPU per Juli 2022 Rp10,4 miliar lebih, dan tunggakan Bukan Pekerja (BU) Rp90,3 juta lebih.
Terkait masalah itu, lanjut Yessy, BPJS Kesehatan baru-baru ini menghadirkan solusi melalui program Rencana Pembayaran Bertahap (REHAB). Program REHAB ini bisa diikiti peserta yang menunggak iuran 4-24 bulan dengan periode pembayaran 12 bulan.
Dengan program REHAB, Yessy berharap peserta mandiri tak lagi cemas atau khawatir tak bisa melanjutkan kepesertaan JKN-KIS. Apalagi program REHAB ini bisa dimanfaatkan dengan gampang melalui Mobile JKN yang tersedia di Play Store, atau BPJS Kesehatan Care Center 165.
"Jadi peserta mandiri tak perlu khawatir, REHAB solusi yang ditawarkan BPJS Kesehatan untuk yang menunggak. Bisa dicicil agar pelayanan jaminan kesehatannya lancar," ucapnya.
Diungkapkan Yessy, hingga saat ini baru 110.587 peserta JKN di Padang teregistrasi Mobile JKN. Padahal dalam Mobile JKN bukan bisa daftar REHAB saja, namun juga membantu peserta mengurus berbagai keperluan secara online. Apalagi, layanannya terhubung dengan 23 rumah sakit, dan 1 balai setara klinik utama di Kota Padang.
"Jadi kita memang berharap pengguna layanan digital seperti Mobile JKN di Padang, dan Sumbar umumnya bisa meningkat agar pelayanan juga lebih cepat," harapnya.
Pada sisi lain, Pemerintah Sumatera Barat terus berupaya untuk meningkatkan jumlah penerima JKN-KIS. Tujuannya untuk memberikan kepastian jaminan kesehatan bagi masyarakat agar berefek positif pada produktivitas dan kesejahteraan ke depannya.
"Dari penganggaran, bahkan kita bantu 50 persen iuran JKN-KIS masyarakat dari alokasi anggaran APBD provinsi," kata Gubernur Sumbar, Mahyeldi saat ditemui, Rabu (31/8).
