Layanan Makin Digital, Makin Sadar Membayar

Padang – Langit kembali cerah di Kota Padang, Sumatera Barat, Rabu (31/8) sejak pagi. Tak seperti sebelumnya, diguyur hujan selama dua hari, dan dihoyak gempa yang berpusat di Kepulauan Mentawai. 

Cerahnya langit, kini menjadi saksi bisu perjuangan sejoli muda, Putri Siltya Caprita (28) dan Fahli Samme (27) demi bisa membayar iuran Jaminan Kesehatan Nasional - Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) BPJS Kesehatan. 

"Saya hanya ibu rumah tangga, dan suami usaha bordir. Jadi benar-benar sedang berusaha biar bisa bayar iuran JKN-KIS lagi," kata Putri kepada VIVA Padang, Rabu (31/8) siang. 

Perempuan asal Sumani, Kabupaten Solok ini mengikuti suaminya mengontrak sepetak ruang bangunan di Jalan Gajah Mada, Nomor 41a, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang. Dalam ruangan 4×5 meter itulah mereka tinggal, dan merintis usaha bordir. 

"Ya, di ruang sepetak inilah kami tinggal. Tak ada dapur, jadi kamar cuma disekat dengan papan triplek," tutur Putri dalam ruangan yang hanya dihiasi satu lemari dan rak piring itu. 

Selaku pasangan muda, tak mudah bagi Putri dan Fahli berjuang. Apalagi, pascamenikah pada Februari 2022 lalu, mereka mau tak mau mesti pisah dari keluarga dan memilih menjalani bahtera rumah tangga secara mandiri. 

Terlebih lagi, lanjut Putri, pascapandemi COVID-19 ekonomi masyarakat belum begitu pulih. Akibatnya berimbas terhadap usaha bordir yang tengah dirintis suaminya tersebut. Apalagi, mereka juga harus menyisihkan sewa ruang yang mereka tempati, dan cicilan mesin bordir. 

"Setiap hari ada peminatnya, karena baru merintis, jadi benar-benar harus berpandai-pandai biar cukup," ungkap Putri yang tengah duduk menemani suaminya terbaring sakit sepekan ini, sehingga keduanya enggan dibidik kamera.

Kendati begitu, alumnus Universitas Negeri Padang (UNP) ini terus berupaya bisa melunasi iuran JKN-KIS. Apalagi, dia telah terdaftar sejak 2016 lalu, sehingga sangat disayangkan jika tidak dilanjutkan meskipun kategori mandiri. 

"Rugi rasanya kalau tak dilanjutkan. Jika mendadak sakit dengan biaya besar, JKN-KIS ini benar-benar menolong. Kalau pun kita tak sakit, iuran kita bisa menolong orang, seperti gotong-royong lah," jelasnya. 



Meski digital layanan tatap muka peserta JKN tetap ada.

Photo :

• Wahyu Saputra

Makin Digital Makin Gampang

Ada pengalaman manis Putri Siltya Caprita dengan layanan BPJS Kesehatan. Pada tahun 2016 dulu pernah sakit amandel, dan harus operasi. Waktu itu keluarganya sempat panik karena tak ada uang tabungan. 

"Panik, orang tua tak ada uang pegangan. Lalu coba-coba diajukan ke BPJS, ternyata dibiayai semuanya selama seminggu dirawat di RS Yosdarso Padang," ungkap Putri berbinar. 

Sejak merasakan manfaat itu, anak dari pasangan Yeti Sofyan dan Ujang ini terus rutin membayar iuran JKN-KIS Kelas I setiap bulannya. Apalagi, dia benar-benar terbantu secara materi untuk pengobatan yang membutuhkan biaya cukup banyak uang. 

"Jika dihitung-hitung, operasi amandel waktu butuh Rp7 juta, beruntung ada kartu JKN-KIS. Padahal waktu itu saya baru bayar iuran mandiri selama dua bulan," tuturnya tak percaya. 

Sayangnya, sejak resign dari pekerjaan di dunia jurnalis 2019, Putri mulai tersendat membayar iuran kepesertaan akibat tak ada pemasukan. Terlebih lagi setelahnya, pandemi COVID-19 mulai ikut menghantam ekonomi seluruh dunia, termasuk daerah Sumbar. 

"Saya kan peserta mandiri, jadi saat datang COVID-19 akhirnya nunggak karena benar-benar tak punya uang. Sekarang Kelas I Rp150.000 per bulan," katanya dengan jujur. 

Dia mengatakan, beberapa bulan lalu mulai mengurus kembali pembayaran iuran peserta BPJS Kesehatan ini secara bertahap. Namun sempat putus asa karena masih terkendala untuk perubahan data yang digabungkan ke KK suami, sebab dia telah berstatus sebagai seorang istri. 

Beruntung, Putri merasakan saat ini layanan Mobile JKN yang dihadirkan BPJS Kesehatan makin gampang. Pasalnya, berbagai layanan digital bisa dimanfaatkan setiap peserta. Mulai dari perubahan data, cek pembayaran berkala, cek ketersediaan kamar rujukan, skrining kesehatan hingga konsultasi dengan dokter.

"Takjubnya lagi, kita bahkan diingatkan terus dengan pesan WhatsApp untuk program REHAB (Rencana Pembayaran Bertahap) yang ada di aplikasi Mobile JKN, jadi termotivasi bayar lagi," imbuhnya. 

Menurutnya, Mobile JKN sangat membantu peserta dalam mendapatkan beragam informasi seputar layanan BPJS Kesehatan. Cukup hanya dari rumah, dan tak perlu repot antri antri ke Kantor Cabang BPJS Kesehatan terdekat.

Selain itu, dia akan mengurus kepesertaan JKN-KIS melalui program REHAB secepatnya. Terutama dengan adanya kemudahan melalui aplikasi Mobile JKN. Langkah itu agar bisa berangsur melunasi tunggakan iuran, dan bernafas lega merintis usaha bordir bersama suaminya. 

"Kalau dulu, kita harus datang langsung ke Kantor BPJS Kesehatan bertemu Costumer Service, sekarang ada semuanya di Mobile JKN, bisa dari rumah dan pekerjaan bordir juga bisa jalan," bebernya. 

Manfaat layanan digitalisasi yang dihadirkan BPJS Kesehatan juga dirasakan Hafzhi Izzati (32), asal Kota Pariaman. Apalagi, Mobile JKN telah menyajikan beragam layanan digital sangat dibutuhkan kaum milenial dan Generasi Z di zaman modern ini. 

"Semuanya terasa lebih gampang dengan Mobile JKN. Apalagi, BPJS sangat bermanfaat, tiga kali lahiran semuanya dengan layanan BPJS," jelas Hafzhi bersama tiga buah hati yang kini ikut suami ke Batam. 

Hal senada juga dirasakan Swari Arfan (40), terkait layanan BPJS Kesehatan. Dengan adanya Mobile JKN, baru-baru ini dia bisa memantau ketersediaan kamar di rumah sakit rujukan. Selain itu, juga mengetahui fasilitas kesehatan (faskes) yang tersedia yang tersedia di rumah sakit.

"Saya pekan lalu terpaksa dirawat di RSUP M Djamil Padang tiga hari, awalnya saya dirujuk juga dengan memantau ketersediaan tempat tidur melalui aplikasi Mobile JKN," ungkap Arfan. 

Kemudahan ini sejalan yang diungkapkan Dirut BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti, bahwa layanan BPJS Kesehatan terus berinovasi dengan beragam kanal layanan informasi, administrasi, dan penanganan pengaduan tanpa harus tatap muka. Selain Mobile JKN, juga ada Chat Assistant JKN (CHIKA), dan Voice Interactive JKN (VIKA).

"Juga ada Pelayanan Administrasi melalui WhatsApp (PANDAWA), hingga dengan cara mengirimkan direct message di media sosial resmi BPJS Kesehatan," terang Ghufron pada HUT ke-54 BPJS Kesehatan 15 Juli 2022 lalu.

Kendati begitu, tak semua orang familiar dengan smartphone, sehingga pihaknya masih tetap memberikan layanan informasi atau edukasi layanan, hak, dan kewajiban peserta JKN-KIS secara tatap muka. Selain melalui kantor cabang, layanan juga bisa diakses melalui Mall Pelayanan Publik (MPP), Kader JKN, hingga Mobile Costumer Service (MCS) yang siap sistem jemput bola ke pelosok.

Lalu Ghufron juga mengimbau, agar masyarakat terdaftar dalam kepesertaan JKN-KIS untuk membangkitkan kembali marwah bangsa Indonesia dengan sistem gotong-royong. Tujuannya untuk mewujudkan Universal Health Coverage (UHC) di Tanah Air tahun 2024. Saat ini total warga Indonesia terlayani JKN-KIS baru 244.935.260 jiwa (89,43 persen) dari 273.879.750 jiwa total penduduk.

"Menuju UHC itu harus memenuhi sejumlah aspek. Mulai memastikan semua warga terjamin JKN 100 persen, menyediakan pelayanan kesehatan komprehensif, serta melindungi masyarakat dari pengeluaran kesehatan yang tinggi," tukasnya.



Cabang BPJS Kesehatan Padang, Yessy Rahmini.

Photo :

• Wahyu Saputra

Tak Henti Bersinergi

Data yang diterima VIVA Padang dari BPJS Kesehatan Cabang Padang, Selasa (30/8), tercatat penerima JKN-KIS di Sumbar hingga 1 Agustus 2022 ini mencapai 86,49 persen atau 4.847.218 dari 5.604.457 jiwa jumlah penduduk. 

Rinciannya, untuk KC Padang  meliputi dua kota dan tiga kabupaten jumlah masyarakat terdaftar JKN-KIS telah mencapai angka 1.788.406 jiwa atau 86, 84 persen dari total 2.059.420 jiwa jumlah penduduk. 

Kemudian, KC Bukittinggi yang terdiri dari wilayah dua kota dan tiga kabupaten jumlah masyarakat terdaftar JKN-KIS mencapai 89,49 persen atau 1.300.561 jiwa dari total jumlah penduduk 1.453.273 jiwa. 

Begitu pula KC Solok dengan jumlah penduduknya 1.187.071 jiwa yang tersebar di dua kota dan tiga kabupaten, tercatat yang terdaftar JKN-KIS juga sudah mencapai angka 82,56 persen atau 980.006 jiwa. 

Terakhir, untuk wilayah KC Payakumbuh yang hanya meliputi dua kabupaten dan satu kota, jumlah masyarakat yang terdaftar di JKN-KIS 86,52 persen atau 778.245 dari total 904.683 jiwa jumlah penduduk. 

"Jadi ada 757.239 jiwa atau sekitar 13,51 persen lagi yang belum terdaftar JKN-KIS, dan terus kita imbau bergabung," kata Kepala Cabang BPJS Kesehatan Padang, Yessy Rahmini dalam keterangannya. 

Disebutkan, dari total kepesertaan BPJS Kesehatan di Sumbar, 838.788 jiwa peserta PBPU, 545.127 peserta PPU BU, dan 555.248 peserta PPU PN. Kemudian, 809.200 peserta PBI-APBD, 1.999.499 peserta PBI-APBN, 93.759 jiwa peserta BP PN, serta 5.570 jiwa peserta BP Swasta. 

Hanya saja, ungkap Yessy, banyak yang terkendala pembayaran iuran. Terutama bagi peserta mandiri akibat dilanda pandemi COVID-19. Khusus di Padang, tunggakan PBPU per Juli 2022 Rp10,4 miliar lebih, dan tunggakan Bukan Pekerja (BU) Rp90,3 juta lebih. 

Terkait masalah itu, lanjut Yessy, BPJS Kesehatan baru-baru ini menghadirkan solusi melalui program Rencana Pembayaran Bertahap (REHAB). Program REHAB ini bisa diikiti peserta yang menunggak iuran 4-24 bulan dengan periode pembayaran 12 bulan. 

Dengan program REHAB, Yessy berharap peserta mandiri tak lagi cemas atau khawatir tak bisa melanjutkan kepesertaan JKN-KIS. Apalagi program  REHAB ini bisa dimanfaatkan dengan gampang melalui Mobile JKN yang tersedia di Play Store, atau BPJS Kesehatan Care Center 165. 

"Jadi peserta mandiri tak perlu khawatir, REHAB solusi yang ditawarkan BPJS Kesehatan untuk yang menunggak. Bisa dicicil agar pelayanan jaminan kesehatannya lancar," ucapnya. 

Diungkapkan Yessy, hingga saat ini baru 110.587 peserta JKN di Padang teregistrasi Mobile JKN. Padahal dalam Mobile JKN bukan bisa daftar REHAB saja, namun juga membantu peserta mengurus berbagai keperluan secara online. Apalagi, layanannya terhubung dengan 23 rumah sakit, dan 1 balai setara klinik utama di Kota Padang. 

"Jadi kita memang berharap pengguna layanan digital seperti Mobile JKN di Padang, dan Sumbar umumnya bisa meningkat agar pelayanan juga lebih cepat," harapnya.

Pada sisi lain, Pemerintah Sumatera Barat terus berupaya untuk meningkatkan jumlah penerima JKN-KIS. Tujuannya untuk memberikan kepastian jaminan kesehatan bagi masyarakat agar berefek positif pada produktivitas dan kesejahteraan ke depannya.

"Dari penganggaran, bahkan kita bantu 50 persen iuran JKN-KIS masyarakat dari alokasi anggaran APBD provinsi," kata Gubernur Sumbar, Mahyeldi saat ditemui, Rabu (31/8). 

Dia menyebut juga bersinergi dengan BPJS Kesehatan, Pemda kabupaten dan kota dalam rangka memberikan jaminan kesehatan bagi masyarakat. Kendati begitu, dia sangat beharap JKN-KIS yang diberikan kepada masyarakat harus tepat sasaran. 

"Kita terus mengevaluasi, dan nanti kita petakan lagi dari daerah mana saja yang belum. Harapan kita 100 persen masyarakat Sumbar terdaftar di BPJS Kesehatan," ujarnya.

Sebelumnya ungkap Mahyeldi, pada 10 Januari 2022, Pemprov Sumbar juga telah menandatangani nota kesepahaman dengan Deputi Direksi BPJS Kesehatan Sumbagteng Jambi, Eddy Sulistijanto Hadie tentang program JKN untuk PBPU dan BU yang didaftarkan pada Program Jaminan Kesehatan Sumbar (JKS) Sakato.

"Dalam nota kesepakatan itulah, kita dari provinsi menyiapkan anggaran untuk tahun 2022 ini sebesar 95 miliar rupiah, demi memberikan layanan jaminan kesehatan kepada masyarakat," tutupnya.

Sebelumnya mengakhiri wawancara, Mahyeldi juga sangat mengapresiasi penuh dengan banyaknya layanan digital yang dilahirkan BPJS Kesehatan. Harapannya, dengan beragam layanan hanya dalam genggaman ini masyarakat semakin termotivasi gotong-royong dalam JKN, apalagi bagi generasi milenial yang mayoritas familiar dalam digitalisasi.*