Oknum Satpol PP kalbar Tendang dan Tinju Mahasiswa saat Aksi Tuntut IPM

PADANG - Sejumlah Mahasiswa yang tergabung Solidaritas Mahasiswa dan Pengemban Amanat Rakyat (Solmadapar) Kalbar menggelar aksi unjuk rasa damai di Kantor Gubernur Kalbar di Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kalimantan Barat pada Rabu, 15 Maret 2023.

Aksi unjuk rasa yang bermula aman berubah menjadi ricuh lantaran ban yang dibakar Mahasiswa di padamkan paksa oleh anggota Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat. Dalam kericuhan tersebut 3 mahasiswa mendapatkan pukulan dari oknum Satpol PP yang mengenai bagian hidung, perut dan muka.

Koordinator aksi unjuk rasa Agim Nastiar mengatakan, saat menggelar aksi unjuk rasa sejumlah mahasiswa mendapatkan perbuatan pemukulan yang dilakukan oleh oknum Satpol PP. Dan atas kejadian tersebut dia akan melakukan langkah berikutnya.

"Saya ditendang mengenai bagian bawah perut dan dipukul di bagian hidung hingga berdarah. Kemudian Ikram Hasrul Andi ditinjau bagian pusat dan Raihan kena tinju di bagian muka,"ujar Agim kepada wartawan pada Rabu, 15 Maret 2023.

Dia menambahkan, aksi turun kejalan didasari atas keresahan vulgarnya kesenjangan sosial yang tampak di bumi Khatulistiwa. Aksi ini juga merupakan sebuah multikrisis yang terjadi pada hari ini memaksa kita semua sebagai mahasiswa, pelajar, pemuda, dan seluruh elemen masyarakat khususnya Kalimantan Barat bergerak demi terciptanya solusi dari pemerintah. Beberapa rentetan problematik yang terjadi diantaranya terkait Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Kalimantan Barat.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terdiri dari 3 variabel yaitu Pendidikan, Kesehatan dan Ekonomi dimana ke-3 variabel tersebut belum menampakkan progres yang progresif di rezim Gubernur Sutarmidji, 4 tahun sudah menduduki tahta tertinggi di Provinsi Kalimantan Barat namun kami memandang tidak ada perkembangan alias staknan terlebih berbicara mengenai IPM.

"Seperti yang diketahui bahwa sejak 2019 ranking IPM Kalimantan Barat tetap berada pada ranking 30 dari 38 Provinsi di Indonesia serta paling rendah se-Kalimantan, melihat IPM Kalimantan Barat yang berada pada zona rendah pastinya diperlukan upaya peningkatan intervensi program prioritas dibidang pembangunan manusia, baik itu di sektor pendidikan, kesehatan maupun ekonomi, di sisa masa pemerintahan Gubernur Kalimantan Barat ini pastinya bisa memberikan hal yang bisa bermanfaat khususnya peningkatan IPM,"ujar Agim kepada Viva pada Rabu,15 Maret 2023.

Lebih lanjut dia mengatakan, Terkhusus pada sektor pendidikan, kami menekankan agar pemerintah dapat memberikan perhatian lebih, dimana kita melihat realitas lapangan yang terjadi sangatlah pelik, mulai dari kompetensi tenaga pengajar yang tidak kompeten, kesejahtraan bagi tenaga pengajar, permainan politik gelap oleh oknum dinas serta hal-hal lain yang tidak memberikan esensi kebermanfaatan bagi siswa, guru maupun sekolah pada sektor pendidikan.

SOLMADAPAR menuntut:

1. Menuntut Gubernur Kalimantan Barat untuk mempercepat peningkatan IPM Provinsi Kalimantan Barat.

2. Menuntut Gubernur Kalimantan Barat untuk dapat membuat kurikulum berbasis kearifan lokal.

3. Menuntut Gubernur Kalimantan Barat untuk meningkatkan infrastruktur dan suprastruktur pada sektor pendidikan.

4. Menuntut Gubernur Kalimantan Barat untuk totalitas dalam kinerja diakhir masa jabatan.