BPKH Fasilitasi UMKM Untuk Pendaftaran Haji dan Ekspor Rendang ke Tanah Suci

DJPb dalam hal ini diminta untuk menggali potensi ekonomi daerah, melakukan analisa dan memberikan rekomendasi. Salah satu potensi ekonomi Provinsi Sumatera Barat yang perlu dikembangkan yaitu Bumbu dan Rendang, yang dimana industri pengelolaan bumbu rendang butuh bahan baku yang erat kaitannya dengan petani dan Sumatera Barat yang agraris. 

“HIPERMI dibawah binaan DJPb Kemenkeu Prov. Sumbar diharapkan menjadi wadah berkembangnya suatu proses bisnis dari hulu ke hilir untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sumbar, mulai dari petani sampai pengusaha rendang yang pada akhirnya menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam upaya meningkatkan kemampuan fiskal di Sumbar” ujarnya. 

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Endrizal, menegaskan kesiapan pemerintah provinsi dalam mendukung program ini. 

“Pemerintah provinsi siap menjadi perusahaan pendamping dalam kerja sama program UMKM Goes to Hajj. Kami juga akan mengerahkan dinas dan tenaga pendamping untuk memastikan kelancaran program ini,” ujarnya.

Sementara itu, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) adalah lembaga independen yang bertugas mengelola dana haji dengan prinsip syariah, kehati-hatian, manfaat, transparansi, dan akuntabilitas. 

Melalui berbagai inisiatif dan inovasi, BPKH berupaya memberikan manfaat yang lebih besar bagi jemaah haji Indonesia dan perekonomian nasional.