Unand Sampaikan Lima Manifesto Penyelamatan Bangsa, Salah Satunya Tolak Praktik Politik Dinasti
- Civitas Academica Universitas Andalas
Padang – Aliansi Civitas Academica Universitas Andalas (Unand) penyampaian pernyatan terbuka pandangan terhadap gejolak politik dan demokrasi bangsa saat ini. Kegiatan digelar di Convention Hall Unand, Kampus Limau Manis, Padang, Jumat (2/2/2024).
Setidaknya ada lima pernyataan yang disuarakan dalam orasi. Pertama menolak segala bentuk praktik politik dinasti dan pelemahan institusi demokrasi.
Lalu mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk tidak menggunakan kekuasaan yang berpotensi terjadinya segala bentuk praktik kecurangan dalam pemilu.
Selanjutnya menuntut Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menegakkan aturan netralitas dalam Pemilu, serta menjalankan tugas sesuai amanah Reformasi Konstitusi.
Keempat mendesak Pemerintah untuk mengembalikan marwah Perguruan Tinggi sebagai institusi penjaga nilai dan moral yang independen tanpa intervensi dan politisasi elit.
Terakhir mengajak masyarakat bersikap kritis dan menolak politisasi bantuan sosial untuk kepentingan politik status quo/kelompok tertentu dalam politik elektoral, kekerasan budaya, pengekangan kebebasan berekspresi, berkumpul, dan berpendapat serta penyusutan ruang sipil.
"Penyimpangan kekuasaan yang merajalela di seluruh lini kehidupan masyarakat, termasuk di Perguruan Tinggi, telah menggoyahkan fondasi nilai-nilai yang seharusnya dijunjung tinggi," bunyi pernyataan resmi yang diterima VIVA Padang.
"Di tengah-tengah gejolak politik saat ini, upaya merusak demokrasi dan kekerasan budaya terlihat nyata. Bau busuk kelahiran "oligarki baru" melalui politik dinasti semakin kuat tercium," bunyi pernyataannya.
"Intervensi penguasa terhadap Mahkamah Konstitusi, ketidaknetralan penyelenggara Pemilu, dan tidak independennya pejabat publik dari tingkat Kementerian hingga Kepala Desa menjadi pemandangan ironis dalam tatanan demokrasi."
"Saat ini adalah momentum bagi seluruh lapisan masyarakat untuk bangkit melakukan koreksi serta perlawanan terhadap pelemahan demokrasi secara terstruktur. Perguruan Tinggi, sebagai institusi yang menjaga etika dan nilai-nilai kebaikan, harus tampil sebagai garda terdepan dalam melawan segala bentuk pelemahan terhadap demokrasi, penguatan oligarki, dan sikap politik keliru yang sedang dipertontonkan oleh Presiden."
