Hantu Itu Bernama Hidrometeorologi Basah
- Padang Viva/Andri Mardiansyah
Tukang kayu mendapat untung yang tak seberapa. Sedangkan cukong-cukongnya hidup kaya raya. Setelah hutan gundul, bencana akan tinggal untuk masyarakat sekitar. Kondisi ini yang kadang tidak disadari oleh masyarakat sekitar lokasi. Namun semuanya menjadi dilema. Mereka menjadi tukang kayu bisnis ilegal lantaran memang karena ketiadaan penghidupan.
"Kenapa jadi tukang loading kayu ilegal? Mereka jawab karena tidak ada lapangan pekerjaan. Tidak tahu mau kerja apa lagi," katanya.
Laporan kasus illegal loging di Tapan masuk ke LBH Padang sejak tahun 2017 silam. Pihaknya mengawal kasus itu dan sudah lapor kemana-mana. Mulai dari Polda Sumbar hingga ke KLHK. Terbaru, ada yang ditangkap seorang pelaku dan sayangnya sampai kini prosesnya belum juga sampai ke meja hijau.
"Di TNKS itu, mamaknya (petinggi adat) yang memfasilitasi illegal logging. Sedihnya di situ. Kok masyarakat adat sendiri yang merusak alam sendiri. Akhirnya anak, kemenakan mereka terdampak banjir. Semua gara-gara pembalakan liar," katanya.
LBH Padang juga menyorot aksi tanggap darurat yang dilakukan pemerintah pasca terjadinya bencana. Menurutnya, tanggap darurat hanya aksi sporadis. Sebab, yang dibutuhkan sesungguhnya adalah pemulihan secara menyeluruh dan lebih besar. Cara menghentikan terjadinya bencana dimulai dari menghentikan semua izin-izin eksploitasi alam.
Indira menyebut, LBH Padang sangat tidak pro kepada aktivitas pertambangan hingga perkebunan skala besar. Menurutnya, pemerintah selalu mencari pilihan yang paling sederhana dalam menyelesaikan masalah besar.
"Misalnya masalah banjir, nanti kami bikin ini, kami gali lagi gorong-gorongnya, kami perbaiki ininya, kami bikin banjir kanal satu ABCDEFGD. Masalahnya bukan di situ, bukan di banjir kanal buat infrastruktur, tapi masalahnya adalah daya dukung alam tak mampu lagi," katanya.
Semua itu terjadi karena eksploitasi alam sudah terlalu berlebihan. Lebih-lebih ketika UU Cipta Kerja hadir, kran investasi dibuka sebesar-besarnya oleh pemerintah. "Secara regulasi tidak ada dukungan untuk memproteksi alam. Selagi investasi di gadang-gadangkan, selama itulah bencana hadir terus menerus, dan pelanggaran HAM itu akan masif terjadi," katanya.
Krisis Iklim dan Kerusakan Ekologi Dalam Dimensi HAM