Putusan Hakim Terhadap Petani Bidar Alam Dinilai Melanggar HAM
- Shutterstock
Alfi Syukri memprediksi, putusan ini akan membuat semakin buruk citra pengadilan di tengah masyarakat. Sebab sebagaimana yang disampaikan Pakar Sosiologi Konflik Universitas Andalas Profesor Afrizal bahwa banyak dari masyarakat tidak memilih jalur penyelesaian melalui hukum atau pengadilan, karena tidak yakin akan memberikan keadilan.
Kronologi Kasus
Zulkarnaini merupakan pembela HAM di sektor lingkungan hidup yang bekerja sebagai petani, serta menggantungkan hidup pada tanah yang saat ini berkonflik dengan Perusahaan Ranah Andalas Plantation (RAP).
Peristiwa ini bermula dari adanya perjanjian yang terjadi antara ninik mamak, tokoh masyarakat, dan para pemilik lahan dengan PT RAP tahun 2007. Dalam proses pembangunan kebun kelapa sawit di Bidar Alam menggunakan skema kemitraan antara pemilik lahan yang diwakili ninik mamak dengan perusahaan dan melakukan bagi hasil 40% untuk pemilik lahan dan 60% bagi perusahaan.
Namun, lebih dari sebelas tahun perusahaan tidak pernah merealisasikan isi perjanjian sehingga terjadi demonstrasi dan tuntutan hak bertahun-tahun oleh masyarakat.
Pada tahun 2014, dibuatkan perjanjian kedua antara masyarakat dan perusahaan. Dalam perjanjian tersebut, disepakati bahwa dua tahun perusahaan tak mampu mengikuti standar perkebunan sesuai aturan berlaku maka tanah dikembalikan ke masyarakat.
Namun, PT RAP tetap melakukan pelanggaran-pelanggaran yang dibuktikan dengan adanya Surat Peringatan 1, Peringatan II di tahun 2011 sampai pada 1 Oktober 2020 Bupati Solok Selatan mengeluarkan surat pelarangan panen sawit kepada PT. RAP dan pemilik lahan.
PT RAP tetap melakukan panen sehingga mendorong masyarakat juga melakukan panen paksa karena situasi keterdesakan ekonomi sekaligus untuk memperjuangkan hak yang selama ini tidak pernah didapatkan hasil perkebunan 40 persen sesuai perjanjian.
Akibat adanya pemanen yang dilakukan oleh masyarakat Bidar Alam, PT RAP membawa proses ini ke ranah hukum dalam dugaan tindak pidana pencurian Tandan Buah Sawit yang dilakukan secara bersama-sama dengan laporan polisi nomor: LP/168/IX/2020/SPKT.