Pemko Payakumbuh Siapkan Inovasi Atasi Stunting Nasional
- Diskominfo Payakumbuh
Padang – Pemko Payakumbuh melalui Sekretaris Daerah Rida Ananda tegaskan komitmennya dalam mengurangi stunting nasional dengan melakukan sejumlah inovasi.
Hal ini disampaikan Rida Ananda dalam Rapat Evaluasi Pelaksanaan Pengukuran dan Intervensi Serentak Pencegahan Stunting di Aula Randang Lt. 2 Balai Kota Payakumbuh, Jumat 21 Juni 2024.
Sekda Rida Ananda yang juga Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kota Payakumbuh menyatakan komitmen Pemko dalam merealisasikan percepatan penurunan stunting, salah satunya melahirkan inovasi Gerakan Serentak Cegah Stunting (Gertak Ceting), Sistem Informasi Penanganan Stunting (SiPENTING), Geospasial Berbasis NIK dan Koordinate (Geonik).
"Kemudian juga melakukakan penganggaran APBD untuk mendukung penanganan stunting, pembinaan kepada kader, hingga kerja sama dengan pihak swasta dan stakeholder lainnya," ujarnya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy dalam arahannya secara daring mengatakan tren prevalensi stunting di Indonesia mengalami penurunan yang cukup signifikan dalam 10 tahun terakhir.
"Pada 2013 prevalensi stunting nasional berada pada angka 37,20% kemudian mengalami penurunan lebih kurang 1,57% setiap tahunnya," katanya.
Dikatakan Muhadjir, prevalensi stunting nasional Indonesia telah menyentuh angka 21,50% pada tahun 2023 dan akan terus digenjot untuk mencapai 14% pada tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam target RPJMN 2019-2024.
"Untuk mencapai angka tersebut, dicetuskanlah pengukuran dan intervensi serentak pencegahan stunting nasional yang menyasar ibu hamil, calon pengantin, bayi, hingga balita," ujarnya.
Muhadjir juga merincikan bahwa hasil capaian pengukuran dan intervensi serentak pencegahan stunting per 20 Juni 2024 pukul 20.30 WIB adalah 9,3 juta atau 53,99% balita telah diukur dari 17,4 juta sasaran balita se Indonesia.
"Namun, hasil pemantauan di daerah menunjukkan penggunaan antroprometri standar masih rendah, jaringan yang tidak mendukung dan tenaga entry tidak mencukupi, kader terampil antropometri masih rendah, rendahnya intervensi balita bermasalah gizi yakni 1,44% dari 40,35%," kata Muhadjir.
Oleh karena itu, Muhadjir mengimbau Pemerintah Daerah untuk terus meningkatkan capaian sasaran ke posyandu untuk pengukuran dan intervensi dan menekankan pentingnya penginputan data yang optimal, mempercepat sweeping, serta melakukan intervensi berkesinambungan bagi balita yang bermasalah gizi.
"Mengganti antropometri yang sudah rusak dengan yang terstandar di posyandu serta meningkatkan kompetensi kader dalam menggunakan antropometri dan edukasi sasaran juga diperlukan," ujarnya.
